LAYANAN INFORMASI DAN INVESTASI ENERGI BARU,
TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI (LINTAS EBTKE)

Pedoman Investasi PLTP

Investasi proyek PLTP dijalankan melalui 4 fase, dari fase pra-pengembangan, pengembangan, pembangunan, hingga operasi.

Tahapan proyek pada fase pra-pengembangan dimulai dengan pelelangan WKP dan penerbitan Izin Panas Bumi (IPB) oleh Direktorat Panas Bumi, serta penandatanganan Pre-Transaction Agreement (PTA). Pada fase pengembangan tahapan proyek dilanjutkan dengan pelaksanaan eksplorasi hingga Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL). Selanjutnya, penerbitan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU), kegiatan pengembangan lapangan (eksploitasi), dan konstruksi PLTP dilaksanakan pada fase pembangunan. Adapun fase terakhir dari pengembangan proyek PLTP adalah fase operasi, yaitu pelaksanaan operasi dan pemeliharaaan oleh pengembang.

Halaman ini akan menyajikan infomasi terkait prosedur (step-by-step), pemangku kepentingan kunci, regulasi, dan rincian izin-izin yang diperlukan pada setiap fase.

Pedoman investasi dibatasi untuk:

Pemanfaatan Tidak
Langsung

Skema Pengusahaan
Independent Power
Producer (IPP)

Pengembangan
Proyek yang terkoneksi
jaringan listrik PT PLN

Mekanisme Pelelangan
Terbuka, Melalui WEB
Kementerian ESDM

Gantt Chart Tahapan Pengembangan Proyek PLTP

Gantt Chart ini menampilkan perencanaan umum untuk pengembangan proyek PLTP. Tampilan ini dapat menunjukkan urutan tahap.

Diagram Alir Tahapan Pengembangan Proyek PLTP

Diagram alir ini menampilkan alur prosedural pengembangan proyek PLTP. Tampilan ini dapat menunjukkan hubungan antara tahap.

PLTP

Fase Pra Pengembangan

Tahap 1

Penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP)

Dalam menjalankan pengembangan dan pengusahaan panas bumi, badan usaha harus terlebih dahulu mengikuti penawaran (pelelangan) WKP yang dipublikasikan melalui media elektronik, media cetak, web DJEBTKE–KESDM, web Kementerian Investasi/BKPM (menu Publikasi – Pengadaan), serta surat resmi kepada badan usaha dan kedutaan besar yang ada di Indonesia. Badan usaha yang mengikuti pelelangan akan mengikuti tahapan evaluasi administrasi, teknis, dan kemampuan keuangan.

Tahap 2

Legalitas Badan Usaha

Pemenang lelang WKP yang terdaftar sebagai konsorsium, wajib membentuk badan usaha baru di bidang panas bumi. Pemenang lelang yang terdaftar sebagai badan usaha namun belum secara khusus ditujukan untuk mengelola WKP yang dimenangkan, harus membentuk badan usaha baru atau melakukan perubahan pada Akta Pendirian. Badan usaha pemenang lelang ini selanjutnya akan disebut sebagai calon pengembang.

Tahap 3

Pengajuan Fasilitas Fase Pra-Pengembangan

Fasilitas (insentif) yang dapat diajukan oleh calon pengembang pada fase ini mencakup: (3a) Tax Allowance atau Tax Holiday; (3b) Pembebasan Bea Masuk atas impor barang untuk kegiatan eksplorasi.

Tahap 4

Administrasi dan Perizinan Fase Pra-Pengembangan

Calon pengembang wajib memenuhi dokumen persyaratan administrasi dan perizinan, yang dibagi menjadi dua, yaitu: (4a) sebelum penerbitan Izin Panas Bumi (IPB), mencakup Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (Subtahap 4a-1) dan Persetujuan Lingkungan (Subtahap 4a-2); (4b) setelah penerbitan IPB, mencakup perizinan berusaha kawasan hutan tahap eksplorasi (Subtahap 4b-1), yaitu Izin Pinjam Pakai Hutan (IPPKH) atau Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) Tahap Eksplorasi, serta izin lainnya (Subtahap 4b-2)—meliputi Izin Gangguan dan Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air.

Tahap 5

Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)

Calon pengembang harus mengajukan permohonan Izin Panas Bumi (IPB) dengan melampirkan persyaratan dokumen dan bukti pemenuhan kewajiban. Permohonan IPB dilakukan melalui sistem OSS dengan verifikasi persyaratan teknis oleh Kementerian ESDM.

Tahap 6

Pre-Transaction Agreement (PTA)

Perjanjian Awal Transaksi atau Pre Transaction Agreement (PTA) merupakan komitmen PT PLN (Persero) untuk membeli listrik dengan rentang harga tertentu, yang nantinya dapat menjadi panduan dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL). Pada tahap ini, penandatanganan PTA dilakukan antara calon pengembang dan PT PLN (Persero).

PLTP

Fase Pengembangan

Tahap 7

Pendanaan

Pendanaan eksternal pengembangan proyek PLTP dapat diperoleh dari bank atau lembaga pembiayaan. Dalam hal ini, calon pengembang harus mengajukan permohonan pinjaman kepada pihak penyedia dana (bank atau lembaga pembiayaan) dengan menyampaikan rencana bisnis proyek. Permohonan kemudian akan dievaluasi oleh pihak penyedia dana untuk menguji kelayakan proyek. Apabila permohonan telah disetujui, Persetujuan Pendanaan akan diterbitkan, dan penandatanganan perjanjian antara pihak penyedia dana dengan calon pengembang, dilakukan.

Tahap 8

Eksplorasi

Calon pengembang wajib menjalankan kegiatan eksplorasi, yang terdiri atas eksplorasi pendahuluan, eksplorasi lanjut, dan pengeboran sumur eksplorasi untuk membuktikan perkiraan cadangan dan karakteristik sumber energi panas bumi.

Tahap 3

Pengajuan Fasilitas – Fase Pengembangan

Fasilitas (insentif) yang dapat diajukan oleh calon pengembang pada Fase Pengembangan adalah (3c) pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahap eksplorasi. Fasilitas ini diajukan melalui permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Tahap 9

Studi Perencanaan

Studi perencanaan dalam pengembangan proyek PLTP mencakup Studi Kelayakan, Studi Penyambungan, dan Perencanaan Rinci. Studi Kelayakan dilakukan untuk memperoleh informasi secara terperinci terhadap seluruh aspek yang berkaitan dengan kelayakan teknis, ekonomi, dan lingkungan. Studi Penyambungan dilakukan untuk mengidentifikasi kelayakan penyambungan pembangkit, dampak sistem distribusi, serta fasilitas penyambungan yang dibutuhkan. Apabila proyek telah dinyatakan layak berdasarkan hasil Studi Kelayakan, pengembang dapat menyusun Perencanaan Rinci, seperti Front-End Engineering Design (FEED).

Tahap 10

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL)

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) dilakukan antara calon pengembang dan PT PLN (Persero) sebagai bukti penjualan dan pembelian tenaga listrik PLTP. Calon pengembang harus melengkapi persyaratan dan memenuhi ketentuan dalam dokumen PJBL, yang kemudian akan diverifikasi dan dievaluasi oleh PT PLN (Persero). Setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap dan terpenuhi, penandatanganan PJBL akan dilakukan.

PLTP

Fase Pembangunan

Tahap 11

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU)

Setelah adanya kesepakatan harga jual beli listrik, pengembang harus mengajukan permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU) dan melampirkan dokumen persyaratan, salah satunya adalah hasil Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh Menteri ESDM. Permohonan IUPTLU dilakukan melalui sistem OSS dengan pemenuhan komitmen (verifikasi persyaratan teknis) melalui Kementerian ESDM.

Tahap 3

Pengajuan Fasilitas – Fase Pembangunan

Fasilitas (insentif) yang dapat diajukan oleh pengembang pada Fase Pembangunan adalah (3d) Pembebasan Bea Masuk atas impor barang untuk kegiatan eksploitasi/konstruksi PLTP.

Tahap 4

Administrasi dan Perizinan Fase Pengembangan

Pengembang wajib memenuhi dokumen persyaratan administrasi dan perizinan yang dibagi menjadi dua, yaitu sebelum dilakukan konstruksi PLTP dan setelah konstruksi PLTP selesai. Administrasi dan perizinan sebelum dilakukan konstruksi PLTP (Tahap 4c) mencakup: (i) Persetujuan Lingkungan (Subtahap 4c-1); (ii) perizinan berusaha kawasan hutan tahap eksploitasi dan pemanfaatan (Subtahap 4c-2), yaitu Izin Pinjam Pakai Hutan (IPPKH) atau Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IUPJLPB) Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan; (iii) izin lainnya (Subtahap 4c-3), terdiri atas Izin Gangguan dan Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air; (iv) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) (Subtahap 4c-4). Adapun administrasi dan perizinan setelah konstruksi PLTP selesai (Tahap 4d) mencakup: (i) Sertifikat Laik Fungsi (SLF) (Subtahap 4d-1); (ii) Sertifikat Laik Operasi (SLO) (Subtahap 4d-2).

Tahap 12

Pengembangan Lapangan dan Konstruksi PLTP

Tahap ini dimulai dengan melakukan kegiatan pengeboran sumur produksi dan sumur injeksi hingga pembangunan fisik atau konstruksi PLTP—termasuk Steamfield Above Ground System (SAGS).

Tahap 13

Penyambungan Jaringan Listrik dan Commissioning

Pengembang harus mengorganisasikan pelaksanaan penyambungan jaringan listrik dan commissioning. Setelah kegiatan penyambungan jaringan listrik dilakukan, pengembang melaksanakan kegiatan commissioning, untuk memperoleh Sertifikat Laik Operasi (SLO).

PLTP

Fase Operasi

Tahap 14

Operasi dan Pemeliharaan

Pada tahap ini, pengembang dapat melakukan penjualan listrik dari PLTP ke PT PLN (Persero). Pengembang harus memantau operasi PLTP serta melakukan kegiatan pemeliharaan rutin. Selain itu, pengembang harus memenuhi kewajiban perihal pembayaran bonus produksi dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Tahap 3

Pengajuan fasilitas - Fase Operasi

Pengajuan fasilitas dalam Fase Operasi merupakan pengajuan pemanfaatan fasilitas (insentif) (Tahap 3e) berupa Tax Allowance atau Tax Holiday. Setelah PLTP beroperasi atau jual beli listrik telah dilakukan, pengembang dapat mengajukan pemanfaatan fasilitas tersebut melalui sistem OSS. Pengembang akan memperoleh fasilitas tersebut dengan pemenuhan persyaratan dan pemeriksaan lapangan oleh Direktur Jenderal Pajak serta penetapan oleh Menteri Keuangan—berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan.

PLTP

Fase Pra Pengembangan

Tahap 1

Penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP)

Tahap 2

Legalitas Badan Usaha

Tahap 3

Pengajuan Fasilitas Fase Pra-Pengembangan

Fasilitas (insentif) yang dapat diajukan oleh calon pengembang pada fase ini mencakup: (3a) Tax Allowance atau Tax Holiday; (3b) Pembebasan Bea Masuk atas impor barang untuk kegiatan eksplorasi.

Tahap 4

Administrasi dan Perizinan Fase Pra-Pengembangan

Tahap 5

Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)

Tahap 6

Pre-Transaction Agreement (PTA)

PLTP

Fase Pengembangan

Tahap 7

Pendanaan

Tahap 8

Eksplorasi

Tahap 3

Pengajuan Fasilitas – Fase Pengembangan

Tahap 9

Studi Perencanaan

Tahap 10

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL)

PLTP

Fase Pembangunan

Tahap 11

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU)

Tahap 3

Pengajuan Fasilitas – Fase Pembangunan

Fasilitas (insentif) yang dapat diajukan oleh pengembang pada Fase Pembangunan adalah (3d) Pembebasan Bea Masuk atas impor barang untuk kegiatan eksploitasi/konstruksi PLTP.

Tahap 4

Administrasi dan Perizinan Fase Pengembangan

Tahap 12

Pengembangan Lapangan dan Konstruksi PLTP

Tahap ini dimulai dengan melakukan kegiatan pengeboran sumur produksi dan sumur injeksi hingga pembangunan fisik atau konstruksi PLTP—termasuk Steamfield Above Ground System (SAGS).

Tahap 13

Penyambungan Jaringan Listrik dan Commissioning

PLTP

Fase Operasi

Tahap 14

Operasi dan Pemeliharaan

Tahap 3

Pengajuan fasilitas - Fase Operasi

Penjelasan alur proses pada setiap tahap, daftar regulasi terkait, serta dokumen persyaratan yang dibutuhkan, dapat diunduh di sini :

Pedoman Investasi PLTP

Daftar Administrasi & Perizinan Pengembangan Proyek PLTP

Administrasi & Perizinan	Key Actors	Keterangan

Fase Pra Pengembangan
Registrasi Legalitas
Akta Pendirian/Perubahan	Notaris	Pemenang lelang WKP wajib membentuk badan usaha baru atau melakukan perubahan Akta Pendirian untuk membentuk badan usaha khusus di bidang panas bumi.
Surat Keputusan Kementerian Hukum & HAM	Kementerian Hukum & HAM	Surat Keputusan Kementerian Hukum & HAM diperoleh setelah Akta Pendirian didaftarkan melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) online.
Pengajuan Nomor Induk Berusahan (NIB)
Nomor Induk Berusaha (NIB)	Kementerian Investasi (oss.go.id)	NIB diterbitkan sebagai identitas badan usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha (investasi proyek PLTP).
Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha
Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan	Kementerian LHK	Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dipenuhi sebelum badan usaha mengajukan permohonan IPB.
Persetujuan Lingkungan (UKL-UPL)	Pengajuan Permohonan: Kementerian Investasi (oss.go.id) Verifikasi Persyaratan Teknis: Kementerian LHK (pelayananterpadu.menlhk.go.id)	Persetujuan Lingkungan (UKL-UPL) dipenuhi sebelum badan usaha mengajukan permohonan IPB.
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko [Risiko Tinggi]
Izin Panas Bumi (IPB)	Pengajuan Permohonan: Kementerian Investasi (oss.go.id) Verifikasi Persyaratan Teknis: Kementerian ESDM (perizinan.esdm.go.id—EBTKE)	IPB diterbitkan sebagai izin dalam melakukan pengusahaan panas bumi untuk pengembangan proyek PLTP pada WKP tertentu.
izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atau Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IUPJLPB) untuk tahap eksploitasi panas bumi	Pengajuan Permohonan: Kementerian Investasi (oss.go.id) Verifikasi Persyaratan Teknis: Kementerian LHK	Perizinan ini dipenuhi sebelum kegiatan eksploitasi/konstruksi PLTP dan setelah badan usaha memperoleh Persetujuan Lingkungan untuk kegiatan eksploitasi dan pemanfaatan.
Izin Gangguan (Hinder Ordonnantie, HO)	Pemerintah Daerah (DPMPTSP)	Izin Gangguan (HO) dipenuhi setelah penerbitan IPB—sebagai syarat dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi.
Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA)	Pemerintah Daerah (DPMPTSP)	SIPPA dipenuhi setelah penerbitan IPB—sebagai syarat dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi.
Rencana Impor Barang (RIB)	Kementerian ESDM (perizinan.esdm.go.id—EBTKE)	RIB dilakukan sebelum kegiatan eksplorasi, sebagai syarat dalam Pembebasan Bea Masuk Tahap Eksplorasi.
Pengajuan Fasilitas
Pengajuan Tax Allowance atau Tax Holiday	Pengajuan Permohonan: Kementerian Investasi (oss.go.id) Verifikasi Persyaratan Teknis: Kementerian Keuangan	Fasilitas fiskal ini diberikan dalam bentuk pembebasan atau pengurangan tarif pajak. Pengajuan permohonan fasilitas dapat dilakukan secara bersamaan dengan pendaftaran badan usaha untuk mendapatkan NIB.
Pembebasan Bea Masuk Tahap Eksplorasi	Kementerian Keuangan (insw.go.id)	Fasilitas fiskal ini diberikan untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. Pengajuan permohonan fasilitas dilakukan sebelum kegiatan eksplorasi.
Fase Pengembangan
Pengajuan Fasilitas
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahap Eksplorasi	Kementerian Keuangan (Kantor Pelayanan Pajak)	Fasilitas fiskal ini diberikan dalam bentuk pengurangan PBB atas tubuh bumi untuk kegiatan usaha pertambangan/ pengusahaan panas bumi tahap eksplorasi.
Fase Pembangunan
Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha
Persetujuan Lingkungan (Amdal)	Pengajuan Permohonan: Kementerian Investasi (oss.go.id) Verifikasi Persyaratan Teknis: Kementerian LHK (pelayananterpadu.menlhk.go.id)	Persetujuan Lingkungan (Amdal) dipenuhi sebelum badan usaha melakukan kegiatan ekploitasi/ konstruksi PLTP.
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Pengajuan Permohonan: Kementerian PUPR (simbg.pu.go.id) Verifikasi Persyaratan Teknis: Pemerintah Daerah (Dinas Perizinan)	PBG dipenuhi sebelum badan usaha melakukan kegiatan ekploitasi/ konstruksi PLTP.
Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Pengajuan Permohonan: Kementerian PUPR (simbg.pu.go.id) Verifikasi Persyaratan Teknis: Pemerintah Daerah (Dinas Perizinan)	SLF dipenuhi setelah badan usaha melakukan kegiatan ekploitasi/konstruksi PLTP dan diberikan apabila sesuai dengan dokumen PBG serta persyaratan kelaikan teknis.
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko [Risiko Tinggi]
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU)	Pengajuan Permohonan: Kementerian Investasi (oss.go.id) Verifikasi Persyaratan Teknis: Kementerian ESDM (perizinan.esdm.go.id—GATRIK)	IUPTLU diterbitkan sebagai izin dalam melakukan usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia. Permohonan IUPTLU dilakukan setelah memperoleh persetujuan Studi Kelayakan oleh Menteri ESDM dan Kesepakatan Harga Jual Beli Tenaga Listrik.
Izin Gangguan (Hinder Ordonnantie, HO)	Pemerintah Daerah (DPMPTSP)	Izin Gangguan (HO) dipenuhi sebelum kegiatan eksploitasi/konstruksi PLTP.
Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA)	Pemerintah Daerah (DPMPTSP)	SIPPA dipenuhi sebelum kegiatan eksploitasi/konstruksi PLTP.
Rencana Impor Barang (RIB)	Kementerian ESDM (perizinan.esdm.go.id—EBTKE)	RIB dilakukan sebelum kegiatan eksploitasi, sebagai syarat dalam Pembebasan Bea Masuk Tahap Eksploitasi.
Sertifikat Laik Operasi (SLO)	Kementerian ESDM (siujang.esdm.go.id)	SLO dipenuhi pada saat pelaksanaan penyambungan jaringan listrik dan commissioning—sebagai salah satu kelengkapan dalam penetapan Commercial Operation Date (COD).
Pengajuan Fasilitas
Pembebasan Bea Masuk Tahap Eksploitasi	Kementerian Keuangan (insw.go.id)	Fasilitas fiskal ini diberikan untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. Pengajuan permohonan fasilitas dilakukan sebelum kegiatan eksploitasi/konstruksi PLTP.
Fase Operasi
Pengajuan Fasilitas
Pemanfaatan Tax Allowance atau Tax Holiday	Pengajuan Permohonan: Kementerian Investasi (oss.go.id) Verifikasi Persyaratan Teknis: Kementerian Keuangan	Fasilitas fiskal ini diberikan dalam bentuk pembebasan atau pengurangan tarif pajak. Pengajuan pemanfaatan fasilitas dapat dilakukan setelah PLTP beroperasi.

Investasi Sektor Panas Bumi

Potensi

Potensi sumber daya panas bumi dan potensi pengembangan proyek PLTP di Indonesia.

Lebih Lanjut

Perkembangan Proyek

Perkembangan proyek PLTP di Indonesia hingga saat ini.

Lebih Lanjut

Program Pemerintah

Program pemerintah dalam mengembangkan sektor panas bumi, khususnya PLTP, di Indonesia.

Lebih Lanjut

Hak Cipta © 2024 Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi
Jl. Pegangsaan Timur No.1 Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10320
ebtke@esdm.go.id
021 39830077
021 31901087

Call Center ESDM
136

Ikuti Kami