LAYANAN INFORMASI DAN INVESTASI ENERGI BARU,
TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI (LINTAS EBTKE)

Pedoman Investasi
PLT Aneka ET

Investasi proyek PLT Aneka ET dijalankan melalui 3 fase, dari fase pengembangan, pembangunan, hingga operasi.
Tahapan proyek dimulai dari pelelangan proyek oleh PT PLN (Persero); kemudian menjalankan pengembangan proyek (Studi Perencanaan hingga penandatanganan PJBL); menjalankan fase pembangunan proyek, yang diawali dengan pengurusan IUPTL; dan terakhir fase operasi yang ditandai dengan COD.
Halaman ini akan menyajikan informasi terkait prosedur investasi (step-by-step), pemangku kepentingan kunci, regulasi, dan rincian izin-izin yang diperlukan setiap fase.

Pedoman investasi dibatasi untuk:

Cakupan Pembangkit

PLT Hidro
(PLTA/PLTM/PLTMH)
PLTS
PLTB

Skema Pengusahaan
Independent Power
Producer (IPP)

Pengembangan
Proyek yang terkoneksi
jaringan listrik PT PLN

PLTA PUPR

Proyek PLTA yang dikembangkan oleh badan usaha mitra Pemanfaatan Barang Milik Negara Lingkup Sumber Daya Air (BMN SDA) yang memanfaatkan tenaga hidro dari waduk/bendungan atau saluran irigasi yang tergolong sebagai BMN SDA.

BMN SDA

Infrastruktur sumber daya air (bendungan/waduk/saluran irigasi) yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Badan Usaha Mitra Pemanfaatan BMN SDA dipilih oleh Kementerian PUPR melalui mekanisme yang telah diatur dalam Permen PUPR Nomor 09/PRT/M/2017.

Mekanisme Penyediaan
Tenaga Listrik

Pemilihan Langsung
(PLT hidro, PLTS, PLTB)
Penunjukan langsung
(PLTA PUPR)

Catatan:*)
Pada kondisi tertentu, dapat dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung.

PLTA PUPR

BMN SDA

Gantt Chart Tahapan Pengembangan Proyek Aneka ET

Gantt Chart ini menampilkan perencanaan umum untuk pengembangan proyek PLTP. Tampilan ini dapat menunjukkan urutan tahap.

Diagram Alir Tahapan Pengembangan Proyek Aneka ET

Diagram alir ini menampilkan alur prosedural pengembangan proyek PLTP. Tampilan ini dapat dengan jelas menunjukkan hubungan antara tahap.

PLT Aneka ET

Fase Pengembangan

Tahap 1

Pelelangan Proyek

Dalam menjalankan pengembangan dan pengusahaan proyek PLT Aneka ET di Indonesia, badan usaha harus mengikuti pelelangan yang diselenggarakan oleh PT PLN (Persero). Pelelangan proyek dapat diselenggarakan melalui dua mekanisme, yaitu (i) Pemilihan Langsung (Tahap 1a) untuk pengembangan proyek PLT Hidro, PLTS, dan PLTB; (ii) Penunjukan Langsung (Tahap 1b) untuk pengembangan proyek PLTA PUPR. Sebagai catatan, pengembangan proyek PLT Hidro, PLTS, dan PLTB juga dapat dilaksanakan melalui mekanisme Penunjukan Langsung pada kondisi tertentu.

Tahap 2

Studi Perencanaan

Dalam mengikuti lelang proyek PLT Aneka ET yang diselenggarakan oleh PT PLN (Persero), badan usaha diwajibkan menyusun studi perencanaan (Tahap 2a) yang mencakup Studi Kelayakan dan Studi Penyambungan. Selain itu, Studi Perencanaan Rinci (Tahap 2b), seperti Front-End Engineering Design (FEED), juga disusun sesuai dengan kebutuhan perencanaan serta persyaratan pendanaan proyek.

Tahap 3

Legalitas Badan Usaha

Badan usaha yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh PT PLN (Persero), selanjutnya disebut calon pengembang, wajib membentuk Perusahaan Bertujuan Khusus (PBK)—disebut juga dengan Special Purpose Company (SPC) atau Special Purpose Vehicle (SPV).

Tahap 4

Pengajuan Fasilitas – Fase Pengembangan

Fasilitas (insentif) yang dapat diajukan oleh calon pengembang pada Fase Pengembangan adalah(4a) Tax Allowance atau Tax Holiday. Calon pengembang dapat mengajukan fasilitas/insentif tersebut melalui sistem OSS dengan pemenuhan komitmen (verifikasi) melalui Kementerian Keuangan.

Tahap 5

Administrasi dan Perizinan – Fase Pengembangan

Calon pengembang wajib memenuhi dokumen persyaratan administrasi dan perizinan dalam Fase Pengembangan, yang mencakup Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Persetujuan Lingkungan. Apabila lokasi proyek pengembangan PLT Aneka ET berada di kawasan hutan, maka calon pengembang juga wajib memenuhi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

Tahap 6

Pendanaan

Pendanaan eksternal pengembangan proyek PLT Aneka ET dapat diperoleh dari bank atau lembaga pembiayaan. Dalam hal ini, calon pengembang harus mengajukan permohonan pinjaman kepada pihak penyedia dana (bank atau lembaga pembiayaan) dengan menyampaikan rencana bisnis proyek. Permohonan kemudian akan dievaluasi oleh pihak penyedia dana untuk menguji kelayakan proyek. Apabila permohonan telah disetujui, Persetujuan Pendanaan akan diterbitkan dan penandatanganan perjanjian, antara pihak penyedia dana dengan calon pengembang, dilakukan.

Tahap 7

Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL)

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) dilakukan antara calon pengembang dan PT PLN (Persero) sebagai bukti penjualan dan pembelian tenaga listrik PLT Aneka ET. Calon pengembang harus melengkapi persyaratan dan memenuhi ketentuan dalam dokumen PJBL, yang kemudian akan diverifikasi dan dievaluasi oleh PT PLN (Persero). Setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap dan terpenuhi, penandatanganan PJBL akan dilakukan.

PLT Aneka ET

Fase Pembangunan

Tahap 8

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTL)

Setelah adanya kesepakatan harga jual beli listrik, pengembang harus mengajukan permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU) dan melampirkan dokumen persyaratan, salah satunya adalah hasil Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh Menteri ESDM. Permohonan IUPTLU dilakukan melalui sistem OSS dengan pemenuhan komitmen (verifikasi persyaratan teknis) melalui Kementerian ESDM.

Tahap 9

Engineering, Procurement, and Construction (EPC)

Pada tahap ini, setelah memperoleh IUPTLU, pengembang dapat melaksanakan kegiatan Detailed Engineering Design (DED), pembelian dan pengadaan peralatan, serta kegiatan pembangunan fisik pembangkit dan instalasi peralatan.

Tahap 4

Pengajuan Fasilitas – Fase Pembangunan

Fasilitas (insentif) yang dapat diajukan oleh pengembang pada Fase Pembangunan, yaitu: Pembebasan Bea Masuk atas impor barang untuk kegiatan konstruksi PLT Aneka ET.

Tahap 5

Administrasi dan Perizinan – Fase Pembangunan

Pengembang wajib memenuhi dokumen persyaratan administrasi dan perizinan yang dibagi menjadi dua, yaitu sebelum dan setelah konstruksi PLT Aneka ET. Administrasi dan perizinan sebelum konstruksi PLT Aneka ET (Tahap 5b) mencakup: (i) Persetujuan Bangunan Gedung; (ii) izin lainnya, terdiri atas Izin Gangguan dan Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air. Adapun administrasi dan perizinan setelah konstruksi PLT Aneka ET (Tahap 5c) mencakup: (i) Sertifikat Laik Fungsi (SLF); (ii) Sertifikat Laik Operasi (SLO).

Tahap 10

Penyambungan Jaringan Listrik dan Commissioning

Pengembang harus mengorganisasikan pelaksanaan penyambungan jaringan listrik dan commissioning. Setelah kegiatan penyambungan jaringan listrik dilakukan, pengembang melaksanakan kegiatan commissioning untuk memperoleh Sertifikat Laik Operasi (SLO).

PLT Aneka ET

Fase Operasi

Tahap 11

Operasi dan Pemeliharaan

Pada tahap ini, pengembang dapat melakukan penjualan listrik dari PLT Aneka ET ke PT PLN (Persero). Pengembang harus memantau operasi PLT Aneka ET serta melakukan kegiatan pemeliharaan rutin sesuai Standard Operational Procedure (SOP) yang ditetapkan.

Tahap 4c

Pengajuan Fasilitas – Fase Operasi

Pengajuan fasilitas dalam Fase Operasi merupakan pengajuan pemanfaatan fasilitas (insentif) berupa Tax Allowance atau Tax Holiday. Setelah PLT Aneka ET beroperasi, atau jual beli listrik telah dilakukan, pengembang dapat mengajukan pemanfaatan fasilitas tersebut melalui sistem OSS. Pengembang akan memperoleh fasilitas tersebut dengan pemenuhan persyaratan dan pemeriksaan lapangan oleh Direktur Jenderal Pajak serta penetapan oleh Menteri Keuangan—berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan.

PLT Aneka ET

Fase Pengembangan

Tahap 1

Pelelangan Proyek

Tahap 2

Studi Perencanaan

Tahap 3

Legalitas Badan Usaha

Tahap 4

Pengajuan Fasilitas – Fase Pengembangan

Tahap 5

Administrasi dan Perizinan – Fase Pengembangan

Tahap 6

Pendanaan

Tahap 7

Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL)

PLT Aneka ET

Fase Pembangunan

Tahap 8

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTL)

Tahap 9

Engineering, Procurement, and Construction (EPC)

Tahap 4

Pengajuan Fasilitas – Fase Pembangunan

Fasilitas (insentif) yang dapat diajukan oleh pengembang pada Fase Pembangunan, yaitu: Pembebasan Bea Masuk atas impor barang untuk kegiatan konstruksi PLT Aneka ET.

Tahap 5

Administrasi dan Perizinan – Fase Pembangunan

Tahap 10

Penyambungan Jaringan Listrik dan Commissioning

PLT Aneka ET

Fase Operasi

Tahap 11

Operasi dan Pemeliharaan

Tahap 4c

Pengajuan Fasilitas – Fase Operasi

Penjelasan alur proses pada setiap tahap, daftar regulasi terkait, serta dokumen persyaratan yang dibutuhkan, dapat diunduh di sini :

Pedoman Investasi PLT Aneka ET

Daftar Administrasi & Perizinan Pengembangan Proyek
PLT Aneka ET

Administrasi & Perizinan	Key Actors	Keterangan

Fase Pengembangan
Registrasi Legalitas
Akta Pendirian/Perubahan	Pengajuan Permohonan dan verifikasi Persyaratan Teknis : Notaris	Badan usaha pemenang lelang melalui mekanisme Pemilihan Langsung (serta badan usaha mitra pemanfaatan BMN SDA) wajib mendirikan badan usaha baru yang ditujukan untuk pengembangan PLT Aneka ET
SK Kementerian Hukum & HAM	Pengajuan Permohonan dan verifikasi Persyaratan Teknis : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM diperoleh setelah Akta Pendirian didaftarkan melalui Sistem Administrasi Hukum (AHU) online.
Pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB)
Nomor Induk Berusaha (NIB)	Pengajuan Permohonan dan Verifikasi Persyaratan Teknis : Kementerian Investasi (oss.go.id)	NIB diterbitkan sebagai identitas badan usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha (investasi proyek PLT Aneka ET).
Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	Pengajuan Permohonan: Kementerian Investasi (oss.go.id) Pengajuan Permohonan: Kementerian Agraria & Tata Ruang	Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha ini wajib dipenuhi sebelum penandatanganan PJBL, untuk memastikan kesesuaian antara rencana kegiatan dengan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR) —menggantikan izin lokasi dan izin pemanfaatan ruang.
Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (apabila diperlukan: lokasi berada di kawasan hutan)	Pengajuan Permohonan dan Verifikasi Persyaratan Teknis: Kementerian LHK	Perizinan ini wajib dipenuhi sebelum penandatanganan PJBL jika lokasi usaha berada di kawasan hutan
Persetujuan Lingkungan, mencakup dokumen: (i) Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup/UKL-UPL; (ii) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)	Pengajuan Permohonan: Kementerian Investasi— Sistem OSS (oss.go.id) Verifikasi Persyaratan Teknis: Kementerian LHK—PTSP KLHK (pelayananterpadu.menlhk.go.id)	Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha ini wajib dipenuhi sebelum penandatanganan PJBL sebagai keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup— menggantikan izin lingkungan.
Pengajuan Fasilitas
Tax Holiday atau Tax Allowance	Pengajuan Permohonan: Kementerian Investasi (oss.go.id) Verifikasi Persyaratan Teknis: Kementerian Keuangan	Fasilitas fiskal ini diberikan dalam bentuk pembebasan atau pengurangan tarif pajak. Pengajuan permohonan fasilitas dapat dilakukan secara bersamaan dengan pendaftaran badan usaha untuk mendapatkan NIB.
Fase Pembangunan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Risiko Tinggi)
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU)	Pengajuan Permohonan: Kementerian Investasi (oss.go.id) Verifikasi Persyaratan Teknis: Kementerian ESDM — Perizinan ESDM (perizinan.esdm.go.id—GATRIK)	IUPTLU diterbitkan sebagai izin dalam melakukan usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia. Permohonan IUPTLU dilakukan setelah memperoleh persetujuan Studi Kelayakan oleh Menteri ESDM dan Kesepakatan Harga Jual Beli Tenaga Listrik.
Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Pengajuan Permohonan: Kementerian PUPR—SIMBG (simbg.pu.go.id) Verifikasi Persyaratan Teknis: Dinas Perizinan (Pemerintah Daerah)	Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha ini wajib dipenuhi sebelum melakukan kegiatan konstruksi (EPC).
Sertifikat Laik Fungsi (SLF)		SLF dipenuhi setelah pengembang melakukan kegiatan konstruksi (EPC) dan diberikan apabila sesuai dengan dokumen PBG serta persyaratan kelaikan teknis.
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Risiko Tinggi)
Rencana Impor Barang (RIB)	Pengajuan Permohonan: Kementerian Investasi—Sistem OSS (oss.go.id) Verifikasi Persyaratan Teknis: Kementerian ESDM—Perizinan ESDM (perizinan.esdm.go.id—GATRIK)	RIB wajib diajukan sebelum melakukan impor barang untuk kegiatan konstruksi (EPC).
Sertifikat Laik Operasi (SLO)	Pengajuan Permohonan & Verifikasi Persyaratan Teknis : Kementerian ESDM—SI UJANG GATRIK (siujang.esdm.go.id)	SLO dipenuhi pada saat pelaksanaan penyambungan jaringan listrik dan commissioning—sebagai salah satu kelengkapan dalam penetapan Commercial Operation Date (COD).
Izin Gangguan (Hinder Ordonnantie, HO)	Pengajuan Permohonan & Verifikasi Persyaratan Teknis: DPMPTSP (Pemerintah Daerah)	Perizinan ini wajib dipenuhi sebelum melakukan kegiatan konstruksi (EPC).
Surat Izin Pengambilan & Pemanfaatan Air (SIPPA)
Pengajuan Fasilitas
Pembebasan Bea Masuk	Pengajuan Permohonan: Kementerian Investasi (oss.go.id) Verifikasi Persyaratan Teknis: Kementerian Keuangan	Fasilitas ini diberikan untuk pengembang yang ingin memperoleh pembebasan bea masuk atas impor barang untuk industri pembangkitan tenaga listrik.
Fase Operasi
Pengajuan Fasilitas
Pemanfaatan Tax Allowance atau Tax Holiday	Pengajuan Permohonan: Kementerian Investasi (oss.go.id) Verifikasi Persyaratan Teknis: Kementerian Keuangan	Fasilitas fiskal ini diberikan dalam bentuk pembebasan atau pengurangan tarif pajak. Pengajuan pemanfaatan fasilitas dapat dilakukan setelah PLT Aneka ET beroperasi.

Investasi Sektor Aneka ET

Potensi

Potensi sumber daya aneka energi terbarukan dan potensi pengembangan proyek PLT Aneka ET di Indonesia

Lebih Lanjut

Perkembangan Proyek

Perkembangan proyek PLT Aneka ET di Indonesia hingga saat ini

Lebih Lanjut

Program Pemerintah

Program pemerintah dalam mendorong pengembangan proyek PLT Aneka ET di Indonesia.

Lebih Lanjut

Hak Cipta © 2024 Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi
Jl. Pegangsaan Timur No.1 Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10320
ebtke@esdm.go.id
021 39830077
021 31901087

Call Center ESDM
136

Ikuti Kami

Pedoman Investasi PLT Aneka ET

Pedoman investasi dibatasi untuk:

Gantt Chart Tahapan Pengembangan Proyek Aneka ET

Diagram Alir Tahapan Pengembangan Proyek Aneka ET

Fase Pengembangan

Tahap 1

Pelelangan Proyek

Tahap 2

Studi Perencanaan

Tahap 3

Legalitas Badan Usaha

Tahap 4

Pengajuan Fasilitas – Fase Pengembangan

Tahap 5

Administrasi dan Perizinan – Fase Pengembangan

Tahap 6

Pendanaan

Tahap 7

Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL)

Fase Pembangunan

Tahap 8

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTL)

Tahap 9

Engineering, Procurement, and Construction (EPC)

Tahap 4

Pengajuan Fasilitas – Fase Pembangunan

Tahap 5

Administrasi dan Perizinan – Fase Pembangunan

Tahap 10

Penyambungan Jaringan Listrik dan Commissioning

Fase Operasi

Tahap 11

Operasi dan Pemeliharaan

Tahap 4c

Pengajuan Fasilitas – Fase Operasi

Fase Pengembangan

Tahap 1

Pelelangan Proyek

Tahap 2

Studi Perencanaan

Tahap 3

Legalitas Badan Usaha

Tahap 4

Pengajuan Fasilitas – Fase Pengembangan

Tahap 5

Administrasi dan Perizinan – Fase Pengembangan

Tahap 6

Pendanaan

Tahap 7

Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL)

Fase Pembangunan

Tahap 8

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTL)

Tahap 9

Engineering, Procurement, and Construction (EPC)

Tahap 4

Pengajuan Fasilitas – Fase Pembangunan

Tahap 5

Administrasi dan Perizinan – Fase Pembangunan

Tahap 10

Penyambungan Jaringan Listrik dan Commissioning

Fase Operasi

Tahap 11

Operasi dan Pemeliharaan

Tahap 4c

Pengajuan Fasilitas – Fase Operasi

Penjelasan alur proses pada setiap tahap, daftar regulasi terkait, serta dokumen persyaratan yang dibutuhkan, dapat diunduh di sini :

Daftar Administrasi & Perizinan Pengembangan Proyek PLT Aneka ET

Investasi Sektor Aneka ET

Potensi

Perkembangan Proyek

Program Pemerintah

Pedoman Investasi
PLT Aneka ET

Daftar Administrasi & Perizinan Pengembangan Proyek
PLT Aneka ET